Jumat, 21 Juni 2019
"Dengan adanya peraturan dari Direktorat Pendidikan Kesetaraan dan Masyarakat bahwa hanya lembaga yang sudah terakreditasi saja yang boleh mengadakan Ujian Nasional (UN), maka hal ini mendorong setiap lembaga untuk dapat melaksanakan proses akreditasi. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi bahwa masyarakat harus mendapat jaminan mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu." (Dr. Irma Yuliantina, M.Pd)
"Pemerintah berada di garda depan menjalankan kewajiban melindungi warganya yang terkena musibah. Masyarakat bahu-membahu membantunya. Insya Allah, semua masalah pasca gempa bumi ini akan segera teratasi, dan mereka bisa pulih kembali seperti sedia kala." (Dr. Eneng Darol Afiah, M.Si)
"Sistem penjaminan mutu harus dilakukan secara berkelanjutan (continous improvement). Hal itu penting agar penjaminan mutu menjadi gerakan hingga membentuk budaya semua ekosistem pendidikan. Akreditasi satuan pendidikan tidak boleh sekedar pemenuhan kebutuhan standar minimal pendidikan (compliance). Akreditasi harus benar-benar memotret performansi satuan pendidikan (performance). " (Dr. Biyanto, M.Ag.)
Gempa bumi yang dirasakan oleh masyarakat NTB berdampak pada aktivitas kehidupan mereka. Dari semua korban, ada puluhan orang terdampak yang merupakan keluarga besar BAN PAUD dan PNF Provinsi NTB. Atas dasar itulah keluarga besar BAN PAUD dan PNF di seluruh Indonesia merasa terpanggil untuk membantu mereka yang terdampak disana.
"Dengan sertifikat elektronik ini, sertifikat penting dalam jumlah besar seperti SHUN dapat diproses dan diselesaikan dengan lebih cepat dan masyarakat dapat terlayani dengan optimal dan prima" (Ir. Totok Suprayitno, Ph.D)
