Jumat, 26 April 2024
"Dengan adanya peraturan dari Direktorat Pendidikan Kesetaraan dan Masyarakat bahwa hanya lembaga yang sudah terakreditasi saja yang boleh mengadakan Ujian Nasional (UN), maka hal ini mendorong setiap lembaga untuk dapat melaksanakan proses akreditasi. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi bahwa masyarakat harus mendapat jaminan mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu." (Dr. Irma Yuliantina, M.Pd)
Berdasarkan hasil keputusan Rapat Perumusan Kebijakan Akreditasi BAN PAUD dan PNF tanggal 17 Oktober 2018, dengan ini BAN PAUD dan PNF menetapkan Status Akreditasi Satuan Pendidikan PAUD dan PNF tahap 2 di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018.
Berdasarkan hasil keputusan Rapat Perumusan Kebijakan Akreditasi BAN PAUD dan PNF tanggal 10 Oktober 2018, dengan ini BAN PAUD dan PNF menetapkan Status Akreditasi Satuan Pendidikan PAUD dan PNF tahap 1 di Provinsi Jateng, Jatim dan Papua Barat, tahap 2 di Provinsi Sulawesi Tenggara, NTT, Kalimantan Barat dan Sumatera Selatan dan tahap 3 di Provinsi Jabar Tahun 2018.
"Pemerintah berada di garda depan menjalankan kewajiban melindungi warganya yang terkena musibah. Masyarakat bahu-membahu membantunya. Insya Allah, semua masalah pasca gempa bumi ini akan segera teratasi, dan mereka bisa pulih kembali seperti sedia kala." (Dr. Eneng Darol Afiah, M.Si)
Berdasarkan hasil keputusan Rapat Perumusan Kebijakan Akreditasi BAN PAUD dan PNF tanggal 3 Oktober 2018, dengan ini BAN PAUD dan PNF menetapkan Status Akreditasi Satuan Pendidikan PAUD dan PNF tahap 1 di Provinsi DKI Jakarta dan Papua, Tahap 2 di Provinsi Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, NTB Tahun 2018.
